Krisis Agraria di Babel, Ini Tuntutan Mahasisiwa UBB

Pangkalpinang, Swakarya.Com Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa Universitas Bangka Belitung (KM UBB) bersama pihak Pemerintah Provinsi Babel gelar Audiensi terbuka.

“Audiensi terbuka yang bertajuk “UBB menggugat, Petani Berdaulat” pembahasan intinya adalah terkait persoalan Pertanian dan agraria,” ujar Andrew selaku Presiden Mahasiswa UBB.

Selain itu, ada beberapa tuntutan dari aksi hari tani tahun 2019 yang belum selesai dan juga beberapa tuntutan kami mengenai urgensi pertanian dan agraria saat ini.

Andrew, pun mengatakan banyak pokok permasalahan baru terkait pertanian yang kami angkat terutama urgensi pertanian dan demi pelaksanaan nyata kepedulian mahasiswa kepada petani terkhusus wilayah Babel.

Salah satu pokok permasalahan yang di bahas ialah terkait permasalahan Hutan Tanam Industri (HTI).

“HTI yang di kelola oleh PT. BRS di bangka barat yang tahun lalu tuntutan masyarakat sudah naik sampai ke KLHK dan akan dijanjikan untuk membentuk tim evaluasi atau verifikasi namun hingga satu tahun berjalan tidak ada tahapan lebih lanjut mengenai hal itu,”tuturnya pada Senin, 05 Oktober 2020.

Teknisnya pelaksanaan audiensi ini, BEM KM UBB bersama Pemprov yang di wakili oleh Wakil Gubernur Babel lebih ke arah dialog dan mempertanyakan keseriusan pemprov dan diakhiri dengan penandatanganan poin tuntutan yang telah disiapkan.

“Kurang lebih ada beberapa bahasan, yaitu terkait HTI, HGU, Harga komoditi dan ketahanan pangan setelahnya Pemprov menandatangani poin tuntutan dan akan membentuk tim bersama mahasiswa untuk melakukan konsep pertanian dan agraria di Babel,” ujarnya.

Menurutnya setelah ada kesepakatan yang terwujud lewat audiensi ini, yang di buktikan dengan tanda tangan tiap poin tuntutan yang telah di ajukan oleh BEM KM UBB akan ada pelaksanaan nyata dari hasil audiensi.

Selain itu selaku mediator audiensi, BEM KM UBB menerapkan prinsip pengawasan dan pelaksanaan dalam setiap hasil tuntutan.

“Kami berharap keseriusan pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal serta menjalankan kebijakan pertanian dan agraria di Babel, mengingat persoalan ini sudah terjadi beberapa tahun silam. Persoalan HTI, HGU dan Harga komoditi merupakan problematika yang tak kunjung usai dan harus segera diselesaikan,” ujar Presma UBB.

Disampaikan pula program dan tuntutan hasil audiensi ini tidak dapat di wujudkan tanpa adanya kerja sama dan kerja nyata semua pihak dalam hal kesuksesan agraria dan pertanian Babel serta cita-cita kesejahteraan sosial masyarakat.

Beberapa point tuntutan hasil audiensi bersama Pemprov Babel :

1. Menuntut Pemerintah Pusat (KLHK), Gubernur dan DPRD Provinsi Kep. Babel
   untuk segera menindaklanjuti, melaksanakan dan melakukan pengawalan secara penuh
   terhadap tuntutan aksi hari tani 2019.
2. Melakukan Penegasan, peninjauan dan evaluasi terhadap RTRW di masing-masing kabupaten dalam peruntukan pemanfaatan lahan dan kawasan hutan di Bangka
   Belitung.
3. Meninjau kembali dan mencabut izin terhadap HGU/IUP yang lahan produksinya
   sudah tidak lagi mumpuni untuk menghindari bencana dan kerusakan ekologis skala besar di Babel dikemudian hari.
4. Mendesak Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memperbaiki harga komoditas pertanian dengan melakukan pengawalan kebijakan mulai dari pembibitan, pengelolaan dan pendampingan terhadap para petani di Bangka Belitung.
5. Menutut Pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Babel agar tercapainya kedaulatan agraria dan reforma agraria sejati.

Penulis: Akbar