Pangkalpinang, Swakarya.Com. Bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional, mahasiswa Universitas Bangka Belitung (UBB) yang melakukan demonstrasi di gedung DPRD Babel, bawa keranda mayat masuk ke dalam gedung DPRD Babel sebagai bentuk kritikan matinya pertanian di Bangka Belitung, Selasa (24/09/2019).
Hari ini, seribu lebih mahasiswa UBB menggelar aksi di depan gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mahasiswa kecewa karena aksi ini tidak dihadiri langsung oleh Gubernur dan hanya disambut oleh Wakil Gubernur dan Ketua DPRD Babel beserta anggota dewan lainnya.
Setelah melakukan orasi di depan Gedung DPRD untuk menangih janji politik Erzaldi-Fatah untuk mensejahterakan masyarakat Bangka Belitung, mahasiswa akhirnya masuk dan membawa keranda mayat sebagai bentuk kritikan matinya pertanian di Bangka Belitung.
Dalam orasi, mereka menyampaikan bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah provinsi agraria yang perekonomiannya berasal dari lada, karet, dan sawit. Bahkan pernah menjadi penghasil lada nomor satu di Indonesia bahkan Dunia, sampai-sampai menjadikan Gubernur Bangka Belitung menjadi ‘Bapak Lada’.
Tetapi fakta dilapangkan justru berbanding terbalik kata massa aksi. Harga-harga lada, karet, dan sawit malah anjok dan membuat petani syok bahkan banyak diantara mereka yang terpaksa untuk tidak bertani lagi karena ‘buntung’.
“Katanya kita negeri agraria, katanya provinsi Bangka Belitung akan menjadi provinsi lada nomor satu di Indonesia. Tapi faktanya hari ini petani kita menangis, hari ini harga lada kita miris,” ujar Hafis, Kementerian Aksi dan Strategis UBB saat orasi.
Kritikan pedas juga disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) UBB, Gilang. “Saya lihat hari ini bapak wakil dan bapak Ketua DPRD pura-pura berfikir. Kenapa saya katakan pura-pura berpikir? Kalau benar-benar berfikir seharusnya hari ini tidak seperti ini,” ujar aktivis HMI Komisariat UBB ini.
Salah satu hal yang menjadi tuntutan dari para mahasiswa adalah menuntut Hutan Tanam Industri (HTI) PT BS Bangka Barat seluas 66.400 hektar untuk segera dicabut karena keberadaannya merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar di Bangka Barat.
“Kami mau HTI PT BS seluas 66.400 hektar di Bangka Barat dicabut. Katanya di DPR ada orang Bangka Barat, apakah sudah menduduki kursi dingin di DPR sudah lupa dengan Bangka Barat,” tegasnya.
Untuk meredam massa aksi, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menjelaskan bahwa terkait permasalahan HTI sudah dilakukan usaha penghapusan ijin, bukan hanya di Bangka Barat tetapi seluruh wilayah di Bangka Belitung.
“Kami sudah berusaha menghapuskan HTI, bukan hanya di Bangka Barat tapi seluruh Bangka Belitung. Tapi masalah yang berwenang bukan kami tapi pemerintah pusat,” ujarnya di hadapan para mahasiswa saat berada di dalam gedung DPRD Babel.
Sementara itu, menanggapi perihal harga lada yang anjlok, Wakil Gubernur Abdul Fatah mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah membuat program resi gudang untuk mengatasi hal tersebut.
“Tetapi ternyata itu belum bisa membuat harga lada kita meningkat. Saya yakin mahasiswa sudah tahu faktornya. Oleh karena itu kami perlu adanya kolaborasi dengan mahasiswa,” pungkasnya. (Ramsyah)
