Sungailiat, Swakarya.Com. Dalam rangka meningkatkan profesionalitas kerja mitigasi bencana di daerah, Komisi IV DPRD Bangka Belitung berkoordinasi dengan Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangka. Di Kantor BPBD Bangka, Jumat (8/10/21).
Segala upaya untuk mengurangi risiko bencana di setiap daerah. Jawarno K, S.IP selaku Ketua Komisi menekankan kerjasama yang baik antara lembaga legislatif dengan eksekutif. Untuk itu, pihak DPRD selalu berkoordinasi dengan OPD yang dinilai terlibat langsung dalam penanggulan bencana baik alam dan non alam beresiko tinggi.
“Termasuk keberadaan personilia dalam OPD atau instansi BPBD, kalaupun dipandang perlu supaya BPBD menerima tenaga honorer supaya ada keseimbangan antara kinerja dengan jumlah personil, sehingga kedepan tidak ada lagi terkendala SDM,”tutur Jawarno.
Lebih khusus, ia mengingatkan bahwa kondisi geografis kabupaten bangka berbeda dengan pangkalpinang, dimana skup kerja kabupaten bangka lebih luas, untuk itu menurutnya penambahan personil BPBD perlu dipertimbangkan, sebagaimana yang telah direkrut oleh Pemprov Babel.
“Ajukan anggaran kepada TAPD eksekutif, kita mohon mesti ada keseimbangan supaya terkendali, bangka ini tidak sama dengan pangkalpinang. Kalau tidak dibentuk tim kita keualahan, memang sejatinya kita tidak berharap bencana datang tapi ini bentuk kesiap siagaan kita,”terangnya lebih lanjut.
Senada disampaikan Ketua Komisi IV sebelumnya. Kepala Pelaksana BDBD Kabupaten Bangka, Mohd Nursi S.IP menyatakan bahwa penambahan personil dalam organisasi ini merupakan skala prioritas menimbang sejauh ini pihaknya telah memiliki 12 PNS dan 30 tenaga honorer.
Berikutnya, ia mengklasifikasi bencana alam yang sering terjadi di kabupaten bangka, di antaranya puting beliung saat musim hujan, banjir, dan kebakaran. Sehingga, menurutnya penting BPBD segera membentuk Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalopb)
“Meningat wilayah bangka ini luas, maka sebenarnya pusdalopb BPBD harus dibentuk, kita sudah bisa merencakan tapi anggaran sedang recofusing sehingga belum maksimal, karena di dalamnya juga perlu peralatan, mudah mudahan tahun 2022 segera terbentuk,”harapnya.
Begitu pula disampaikan Kasi Kedaruratan BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Raden Hardiansyah, SE. Dalam arahannya penting komunikasi baik antara pemda dengan DPRD. Sebab, dalam pengajuan perlengkapan alat pusdalopb mesti mendapat dukungan dari anggota dewan dalam bentuk proposal diajukan kepada Kementerian Geologi.
“Di dalam pusdalopbd itu nanti akan ada call center 117, dimana nanti peralatan akan dibantu oleh BNPB Pusat, dan kami provinsi telah berkoordinasi melalui zoom bahwa sarana dan prasaran akan diberikan di tahun 2022,”sampainya.
Tidak hanya itu, demi mendukung mitigasi bencana daerah, sambung Hardiansyah Kementerian Geologi juga akan memberikan peralatan Early Warning System (EWS). Dimana pengajuan alat ini pun harus mendapat dukungan dan rekomendasi DPRD di daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota.
Dalam rapat koordinas tersebut, dihadiri Ketua Komisi IV beserta anggota, yakni Evi Junita, Toni Mukti, dan H Marsidi H Satar, SH, beserta Kepala Pelaksana BDBD Kabupaten Bangka, Mohd Nursi S.IP, Sekretaris BPBD Kabupaten Bangka, Budi Gustiansyah dan Kasi Kedaruratan BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Raden Hardiansyah, SE.***
