PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov. Kep. Babel) terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga ketersediaan stok dan keterjangkauan harga bahan pangan bagi seluruh masyarakat Kep. Babel. Salah satunya dengan melakukan operasi pasar bahan pangan.
Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan agar tetap terjangkau untuk masyarakat, di mana pemerataan distribusi menjadi kunci. Untuk itu menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Natal dan Tahun Baru (Nataru), Sekretaris Daerah (Sekda) Prov. Kep. Babel Naziarto mengatakan, pihaknya akan menggelar operasi pasar secara intensifikasi dan ekstensifikasi.
“Intensifikasi, artinya peningkatan kualitas operasi pasar tersebut terhadap kebutuhan paling primer yang dibutuhkan masyarakat. Sementara ekstensifikasi, jika selama ini kegiatan hanya dilakukan di pasar-pasar besar, nantinya akan menyasar hingga tingkat Kecamatan, ini penting agar adanya pemerataan harga pangan di setiap daerah,” ungkapnya saat diwawancara seusai melaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Ruang Tanjung Pesona, Kantor Gubernur, Senin (14/11).
Tentunya, upaya berbagai langkah ini dilakukan utamanya untuk mengendalikan inflasi daerah, dan wujud keberhasilan itu dibuktikan dengan raihan penghargaan yang diberikan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menyebutkan terdapat 10 provinsi yang mampu menekan laju inflasi, salah satunya Babel.
Dengan capaian ini, Kemenkeu memberikan dana insentif daerah (DID) besarannya lebih dari Rp10 miliar kepada 10 provinsi tersebut.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo yang memimpin rapat secara virtual mewanti-wanti adanya potensi kenaikan bahan pokok, seperti beras dan minyak goreng jelang Nataru yang berimplikasi pada kenaikan inflasi.
Dalam dua minggu terakhir, terdapat 5 daerah yang mengalami kenaikan harga beras medium tertinggi, yakni Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur.
“Sementara terkait minyak goreng, dalam dua minggu terakhir terpantau dalam tren meningkat seiring deflasi puncak minyak goreng pada periode Juli-Agustus,” jelasnya.
Maka ia menyampaikan enam upaya konkret yang harus dilakukan Pemerintah Daerah dalam penangangan inflasi, di antaranya:
- Melaksanakan operasi pasar murah dengan melihat komoditas yang memberikan andil dalam kenaikan harga;
- Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
- Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
- Melaksanakan pencanangan gerakan menanam;
- Merealisasikan Bantuan Tidak Terduga (BTT) untuk dukungan pengendalian inflasi;
- Memberikan bantuan transportasi dari APBD.
