oleh

Bantuan Sosial Belum Tepat Sasaran! Tingkatkan Sosialisasi Jenis Bansos Untuk Masyarakat

Penulis: Heti Rukmana, Wakil Ketua, Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia Kabupaten Bangka

Swakarya.Com. Negara-negara didunia saat ini sedang terguncang akibat dampak wabah virus covid 19. Penularan virus covid 19 ini masuk hamper keseluruh negara didunia termasuk indonesia.

Terhitung hingga 12 mei 2020 virus corona sudah mencatat angka 4.245.026 kasus diseluruh dunia dengan tingkat kematian yang cukup mengkhawatirkan. Hal ini tentu mengubah drastis tata kehidupan masyarakat disetiap negara.

Semua negara mengeluarkan berbagai macam kebijakan guna menekan penyebaran virus covid 19 agar tidak semakin meluas. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan lockdown yang melarang keras penduduk negaranya untuk beraktifitas diluar rumah.

Kebijakan-kebijakan yang diambil setiap negara tentu berdampak dalam banyak hal terutama perekonomian nasional negara dan dunia.


Lalu bagaimana dengan indonesia ? Indonesia sendiri masuk 40 besar negara dengan kasus virus corona terbanyak didunia. Kasus virus covid 19 di indonesia hamper menembus 15.000 kasus yang sudah menyebar diseluruh provinsi.

Namun indonesia belum mengambil kebijakan lockdown guna menjaga stabilitas ekonomi nasional. Akan tetapi beberapa provinsi diindonesia mengambil kebijakan psbb (pembatasan sosial berskala besar) yang ketentuannya hampir sama dengan kebijakan lockdown.

Hanya saja dalam PSBB beberapa sektor tetap diperbolehkan untuk beraktivitas sesuai dengan aturan protocol pemerintah dalam menekan wabah covid 19.

Besarnya jumlah kasus penyebaran covid 19 yang dialami indonesia menimbulkan permasalahan social yang sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Banyak terjadi phk (pemutusan hubungan kerja) yang terpaksa harus dilakukan oleh banyak perusahaan.

Penerapan social distencing juga membatasi masyarakat untuk beraktifitas dan kesulitan mencari pekerjaan. Hal ini tentu berdampak pada perekonomian nasional diindonesia.


Dalam mengatasi penanganan wabah virus covid 19 ini indonesia telah menambah anggaran belanja sebanyak 405,1 triliun keanggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) 2020.

Fokus anggaran pemerintah ini ada pada empat titik diantaranya bidang kesehatan, pengaman social, dukungan industry serta pemulihan ekonomi nasional. Dalam hal pengaman nasional, pemerintah memberikan bantuan social kepada masyarakat yang terdampak virus corona guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Adapun Bansos yang telah disiapkan pemerintah diantaranya adalah program keluarga harapan (PKH), bantuan langsung tunai (BLT), kartu sembako, kartu prakerja,dan sebagainya. Kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah transparasi penyaluran bantuan, pengawasan serta kredibelitas pendataan masyarakat yang berhak untuk menerima bantuan tersebut.

Saat ini penyaluran berbagai macam bantuan tersebut sudah mulai disalurkan dan sudah diterima sebagian masyarakat. Tapi dalam penyalurannya timbul polemic dimasyarakat . Banyaknya masyarakat yang berhak untuk mendapatkan bantuan tapi ternyata tidak terdata oleh pemerintah setempat menimbulkan riuh dan protes.

Banyak masyarakat yang mempertanyakan dasar pendataan untuk yang menerima bantuan. Hal ini tentu menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah desa dan kelurahan.

Sementara saat ini dimedia social , yang menjadi bulan-bulanan masyrakat adalah masyarakat yang berperan sebagai rt (rukun tetangga) yang dianggap tidak melakukan pendataan secara maksimal bahkan terkesan tebang pilih.

Kurangnya sosialiasi pemerintah setempat mengenai jenis bantuan, persyaratan untuk yang menerima kemasyarakatpun menjadi salah satu penyebab informasi yang simpang siur yang akhirnya membluder dimasyarakat, kesalahpahaman masyarakat mengenai bantuan social pemerintah ini akhirnya menimbulkan keriuhan yang harus segera diatasi.

Lebih dari itu yang paling penting adalah pengawasan yang harus dilakukan semua pihak dalam memantau penyaluran bantuan ini harus benar-benar diterima kepada mereka yang berhak untuk menerima.

Adanya beberapa kasus diindonesia yang menunjukan bahwa masih adanya bantuan social pemerintah yang diterima oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi yang terkesan mampu menjadi PR untuk pemerintah agar segera diselesaikan.

Pemerintah diharapkan melakukan sinkronisasi data dan melakukan evaluasi data agar penyaluran bantuan social ini benar-benar tepat sasaran. Jangan ada lagi bantuan social pemerintah yang tidak tepat sasaran yang sepertinya sudah menjadi momok setiap kali ada penyaliran bantuan terlepas akibat dampak covid 19 atau tidak.

Pemerintah desa ataupun kelurahan harus berkoordinasi dengan para kadus, kaling, rt,rw untuk melakukan pendataan masyarakat yang membutuhkan secara valid dan bertahap.

Hal ini guna mencegah timbulnya kecemburuan social dimasyrakat. Yang terpenting adalah pemerintah sudah harus menghilangkan budaya tebang pilih yang dilakukan oknum-oknum perangkat pemerintah yang tidak bertanggungjawab. Sudah saatnya kita semua berbenah baik data dan melihat secara langsung kondisi dimasyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Pemerataan kesejahteraan masyarakat tentu sangat baik untuk mendukung setiap kebijakan pemerintah, stabilitas ekonomi dan untuk meningkatkan taraf kehidupan social masyarakat agar jauh lebih baik. Semua elemen harus berperan untuk membantu mengawasi agar setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah benar-benar menjadi solusi yang baik dan bukan sebaliknya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait