oleh

Babel Punya Potensi, Tapi Tidak Maksimal

Penulis: Adyos, Ketum HmI Cabang Bangka Belitung

Swakarya.Com. Berdatangannya pejabat negara ke suatu daerah ketika benar-benar mengemban amanah publik harusnya melihat, mengevaluasi dan melakukan tindakan responsif dalam mengatasi masalah yang ada di Bangka Belitung.

Namun tak sedikit dari mereka yang justru lebih melihat lalu menggali potensi di daerah untuk kepentingan pribadi saja. Hal ini yang sering terjadi yaitu kita sebut dengan terjerumus dalam lubang, lubang yang di maksud adalah berdatangannya investasi-investasi pribadi yang menggali potensi namun tidak memperhatikan hak rakyat sekitar. Yang kemudian menjadi lubang neraka bagi masyarakat yang terdampak.

Awal September 2020 provinsi Bangka Belitung lumayan naik rating dengan kedatangan Menteri PPN/Bappenas RI, bapak Suharso Monoarfa.

Berbagai pertemuan dilakukan guna koordinasi perencanaan pembangunan Nasional baik di pulau Bangka yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota maupun yang ada di pulau Belitung yang terdiri dari 2 kabupaten.

Hal ini menjadi progres yang cukup menarik setelah cukup mandek dengan wabah pandemi selaku permasalahan global melanda.

Beberapa waktu lalu juga Bangka Belitung diagendakan akan kedatangan orang nomor 1 di Indonesia yaitu bapak presiden RI Joko Widodo, namun berhalangan hadir dan di gantikan dengan Menteri Pertanian RI, bapak Syahrul Yasin Limpo yang diagendakan meresmikan food estate di Bangka Selatan.

Kegiatan ini besar harapan dari masyarakat agar bukan hanya bersifat seremonial belaka, namun kelanjutannya harus di awasi oleh berbagai pihak guna kebermanfaatan kedepannya.

Mentri PPN/ Kepala Bappenas RI yang sekaligus sebagai PLT ketua umum PPP ini di agendakan akan bersentuhan langsung dengan kinerja beberapa OPD diantaranya:
Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Kehutanan, Dinas PUPR, Dinas Pertanian dan Dinas Pendidikan.

Hal ini membuat publik teringat dan bertanya-tanya terkait progres kinerja dari beberapa OPD terkait dengan kunjungan Menteri PPN tersebut.

Yang pertama ada Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah). Publik tentu teringat akan pembangunan jembatan Sumsel-Babel yang sempat menjadi trending topik jika berbicara mengenai perencanaan pembangunan yang ada di Bangka Belitung.

Hal ini cukup mencekik masyarakat karena persoalan pembangunan jembatan penghubung antara Sumatera Selatan dengan Bangka Belitung cukup menuai kontroversi yang sebenarnya belum berkesudahan.

Dari Bappeda Babel sendiri dengan Bappeda di berbagai kabupaten kota yang ada di Bangka Belitung hendak menyelaraskan pembangunan yang ada, namun perlu diperhatikan gejolak di masyarakat dan dampak yang di timbulkan yang sempat dibicarakan di ruang-ruang publik dan belum usai namun tiba-tiba sudah berjalan saja. Dan masih banyak persoalan lainnya yang belum clear terkait dengan perencanaan pembangunan daerah ini.

Yang kedua keterkaitan dengan Dinas Pariwisata, objek-objek pariwisata di Bangka Belitung sebenarnya cukup menggugah selera wisatawan baik wisatawan lokal maupun mancanegara.

Pasalnya terdapat berbagai keunikan akan panorama wisata alam yang di suguhkan, mulai dari pantai pasir putih nya, sampai panorama indah bawah laut pun sungguh memukau dan menarik wisatawan setiap kali datang ke Bangka Belitung. Belum lagi wisata sejarah seperti Museum Timah baik di Pangkalpinang maupun di Muntok Bangka Barat, Wisma Ranggam di Muntok, Museum Badau, Museum Zoo di Tanjung Pandan, sampai Pedanggrahan Menumbing yang merupakan lokasi pengasingan Bung Karno saat di Bangka Belitung.

Namun dari sekian deretan wisata yang ada pengelolaan atau manajemen akan pariwisata di Bangka Belitung cukup menyedihkan. Pasalnya belum di kelola secara optimal dan perhatian pemerintah akan sektor pariwisata pun belum terlalu digiatkan, hanya seremonial belaka tatkala berbicara hal ini.

Karena masih banyak tempat-tempat pariwisata yang mempunyai potensi besar dan menjadi perhatian wisatawan yang di kelola secara pribadi. Harusnya pemerintah melihat ini sebagai potensi dan menstimulus hal ini guna kebermanfaatan bagi masyarakat kedepannya.

Selanjutnya yang ke tiga adalah kaitannya dengan Dinas Kesehatan, ini juga masih menjadi sorotan publik terkait dengan peranan pemerintah dalam merespon kesehatan masyarakat.

Misalnya untuk tanggap siaga Covid-19 di bidang kesehatan, Pemerintah dinilai lamban dalam menanggapi hal ini. Karena masih terpaku dan berpola dengan daerah-daerah lain yang lebih dahulu kecolongan dengan masuk masyarakat yang positif Covid-19 baru penanganan.

Harusnya dapat melakukan pencegahan, terlebih tidak terlalu tinggi mobilitas yang ada di Bangka Belitung, ini baru soal Covid-19 yang kondisinya dirasakan secara global.
Belum lagi jika kita soroti perhatian pemerintah terhadap kesehatan di Bangka Belitung pun masih cukup memprihatinkan.

Kita ambil contoh misalnya di pulau Pongok yang belum ada dokter 1 pun, ini memprihatinkan dan harusnya segera di respon oleh pemerintah daerah dan diperhatikan oleh pemerintah pusat. Pasalnya jarak dari pulau Pongok Bangka Selatan ke Sadai itu 3 jam.

Dan ini sungguh menyedihkan mengingat jumlah penduduk di Pongok juga lumayan banyak. Mobilitas untuk kesehatan tentunya sangat tinggi dan kesehatan menjadi mimpi tragis di daerah tersebut.

Selanjutnya yang ke empat adalah kaitannya dengan dinas ESDM, di era otonomi daerah setiap provinsi diberikan ruang terkait dengan pengelolaan daerah, tak lepas dari hal ini pengelolaan akan sumber daya alam yang sejatinya memang lebih di pahami oleh daerah dan diperuntukkan bagi kebermanfaatan masyarakat daerah guna pembangunan daerah dalam menopang pembangunan Nasional penting diperhatikan.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri memiliki sumber daya alam yang melimpah, yang dapat kita sadari sebagai potensi besar guna kebermanfaatan bagi masyarakatnya sangat dominan. Potensi sumber daya alam yang dimaksud adalah cukup banyak misalnya Timah, pasir Kuarsa dan lainnya. Namun yang menjadi komoditas utama potensi di bidang pertambangan di Bangka Belitung adalah Timah.


Sumber daya alam timah, tersebar merata di provinsi Bangka Belitung, maka tak heran timah menjadi komoditi utama mata pencaharian sebagian besar masyarakat Bangka Belitung mulai dari zaman kolonial, hingga sekarang ini.

Namun yang cukup menyedihkan adalah regulasi dan kebijakan terkait dengan penambangan timah ini masih dinilai kurang efektif dan kurang berpihak untuk masyarakat kecil di Bangka Belitung.
Apalagi dimasa sekarang Pemerintah pusat bapak presiden RI Joko Widodo cukup besar perhatiannya di sektor pertambangan.

Hal ini harus di selaraskan dengan Pemerintah daerah dalam merespon hal ini.
Apalagi beberapa waktu lalu kita ketahui bersama Pemerintah daerah provinsi Bangka Belitung mengesahkan Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang cukup bergejolak.

Pasalnya ini menyangkut beberapa sektor baik pariwisata, pertambangan, dan nelayan serta beberapa sektor yang terdampak lainnya. Hal ini harus diperhatikan seksama guna perbaikan kedepannya dan demi kebermanfaatan umat.

Selanjutnya yang ke lima adalah kaitannya dengan dinas lingkungan hidup, dinas lingkungan hidup kemudian menjadi sorotan dari berbagai kalangan masyarakat tatkala kondisi lingkungan hidup masyarakat yang ada di Bangka Belitung kurang diperhatikan.

Kita ambil contoh yang marak di perbincangkan masyarakat dan menjadi topik pembicaraan di daerah bahkan nasional, yaitu bau busuk di Kenanga.

Bau busuk di Desa Kenanga, Sungailiat, Bangka ini sangat meresahkan masyarakat di lingkungan sekitar. Bau busuk ini sudah di timbulkan sejak beberapa tahun terakhir ini. Ini berkaitan dengan adanya unit usaha yang kurang memperhatikan AMDAL. Pemerintah diharapkan dapat segera merespon hal ini.

Selanjutnya yang ke enam adalah kaitannya dengan dinas kehutanan. Perlu di ingat dan di perhatikan dengan seksama di beberapa tahun terakhir saat musim kemarau melanda pembakaran hutan yang terjadi di Bangka Belitung cukup menghiasi kebakaran-kebakaran hutan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.

Hal ini dapat di deteksi melalui pengamatan bersama. Di beberapa wilayah di Indonesia, terjadinya kebakaran hutan di sebabkan faktor kesengajaan dari perusahaan yang hendak membuka lahan dengan cara cepat dan instan. Walaupun dampak yang di hasilkan sangatlah merugikan masyarakat. Pasalnya kondisi lingkungan menjadi tercemar oleh asap dan menimbulkan berbagai penyakit. Pun flora dan fauna yang ada di dalamnya ikut terbunuh.

Di Bangka Belitung meski belum terlalu terdeteksi pembakaran lahan disebabkan oleh perusahaan yang hendak membuka lahan. Hal ini harus di antisipasi dan harus menjadi perhatian bersama. Itu jika kita berbicara masalah hutan kaitannya dengan kebakaran lahan. Kemudian yang selanjutnya kita akan berbicara soal hutan adat dan hutan rakyat.

Berbicara soal hutan adat dan hutan rakyat kita akan menyorot Bangka Barat karena terjadi sengketa lahan antara masyarakat dengan salah satu perusahaan. Di Bangka Barat terdapat perusahaan yang kemudian melakukan ekspansi dan merebut hak-hak masyarakat akan hutan adat dan hutan rakyat yang harusnya bisa dimanfaatkan masyarakat untuk kesejahteraanya.

Apalagi kabarnya dalam advokasi terakhir mata pencaharian masyarakat bergantung pada hutan tersebut. Hal ini harus diperhatikan kedepannya agar segera diselesaikan.

Selanjutnya yang ke tujuh, kaitannya dengan dinas Pekerjaan umum dan perumahan rakyat atau disingkat dengan dinas PUPR. Berbicara mengenai PUPR kita akan memandang berbagai pekerjaan umum yang dilakukan pemerintah baik dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah.

Lalu kita akan Melihat sejauh mana progres pembangunan dari perencanaan umum ini. Kemudian terdapat di akhir adalah proses evaluasi kinerja yang tujuannya adalah guna memperbaiki pembangunan yang dilakukan di masa mendatang. Kaitannya dengan hal tersebut kondisi pandemi tidak banyak pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah.

Pasalnya fokus pada pandemi Covid-19 kita prioritaskan guna stabilitas kesehatan di lingkungan masyarakat.
Namun hal ini tetap harus di perhatikan, pekerjaan umum yang dilakukan beberapa tahun terakhir terbilang kurang menarik. Di satu sisi Pemerintah kota ataupun kabupaten melakukan pembangunan infrastruktur namun bukan di peruntukan bagi kebutuhan masyarakat misalnya perbaikan sarana pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Namun, justru membangun yang bersifat seremonial atau hal hak yang terbilang tersier saja. Di beberapa daerah di wilayah Bangka Belitung ini cukup terdeteksi bagaimana hal itu di lakukan. Sejauh ini belum terlihat tampak intervensi konkrit di pembangunan sarana dan prasarana yang di harapkan.

Selanjutnya yang ke delapan adalah, kaitannya dengan dinas pertanian. Ini sangat menarik untuk kembali di diskusikan bersama. Beberapa waktu lalu Bangka Belitung mendapatkan kunjungan dari Menteri Pertanian RI yaitu bapak Syahrul Yasin Limpo yang diagendakan meresmikan food estate di Bangka Selatan.

Food estate atau yang di harapkan sebagai lumbung pangan pun mulai di gencarkan di Bangka Belitung pasca Menteri Pertanian RI meresmikannya. Sebelum lebih mendalam tentang food estate maka perlu kita selami kondisi pertanian sebelumnya. Pertanian di Bangka Belitung sebelumnya cukup memprihatinkan, misalnya kita ambil contoh terkait dengan lahan cetak sawah.

Maka kita akan menyoroti desa Balunijuk, Merawang, Bangka yang merupakan lahan cetak sawah terbesar di Bangka sekitar kurang lebih 200 hektar. Lahan cetak sawah sebesar 200 hektar ini diperuntukkan bagi masyarakat kecil guna menopang kebutuhan pangan masyarakat dan ketahanan ekonomi.

Sayangnya fakta di lapangan kurang mengenakan. Infrastruktur seperti saluran irigasi, alat-alat penunjang pertanian dan seterusnya kurang memadai, sehingga hal ini menjadikan kurang maksimalnya pengelolaan lahan yang dilakukan masyarakat. Lebih parah dari hal tersebut lahan cetak sawah dari desa yang harusnya dibagikan untuk masyarakat kecil dan merupakan hak rakyat kecil ini justru berbanding terbalik kondisinya dengan fakta yang ada di lapangan.

Kondisi yang terjadi di lapangan adalah lahan cetak sawah tersebut justru banyak di bagikan ke para orang-orang yang mempunyai jabatan yang notabenenya hanya ingin sertifikasi dalam mengambil hak tanah untuk dirinya tersebut. Hal ini yang menjadi kerugian masyarakat kecil yang tidak mendapatkan hak.

Selanjutnya yang ke sembilan atau yang terakhir adalah kaitannya dengan dinas pendidikan. Ini yang menjadi poin terakhir pembahasan dikarenakan mengandung berbagai macam permasalahan dan diharapkan segera direspon oleh pemerintah dalam upaya mengatasinya.


Permasalah pendidikan ini cukup kompleks dan menarik, dimulai dari pendidikan tingkat sekolah dasar atau SD, SMP, SMA atau bahkan pendidikan tinggi di Bangka Belitung. Maka gejolak yang di timbulkan akan persoalan pendidikan pun sebenarnya cukup kompleks dan bervariasi. Rumus yang digunakan dalam mengatasi masalah ini pun di harapkan segera lahir walaupun secara kompleks.

Permasalah yang terjadi di tingkatkan SD, SMP, SMA, kurang lebih kita kulik pertama kali. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di tingkatkan tersebut adalah mengenai sarana dan prasarana pembelajaran yang digunakan. Kita ambil contoh di pulau Kelapan, Bangka Selatan.

Di daerah tersebut tidak ada guru lulusan S1 baik yang di sediakan Pemerintah maupun sebagai sumbernya yang ada di tempat tersebut. Rata-rata mereka yang mengajar anak-anak SD adalah yang sudah lulus SD, yang mengajar anak-anak SMP, ya mereka yang sudah lulus SMP, dan begitupun yang SMA.

Padahal dalam amanah undang-undang tertera jelas bahwasanya negara menjamin pendidikan dan kesehatan masyarakat, karena hal itu sebagai hak dari masyarakat. Anggaran 20% pun di gelontorkan Pemerintah pusat guna pendidikan, hal ini harus di selaraskan dengan yang ada di Pemerintah daerah harusnya.

Di pulau Kelapan tersebut anak-anak yang bersekolah harus ke pulau Pongok dan harus menggunakan perahu. Jadi seminggu sekali mereka baru pulang kerumah orang tuanya demi menuntut pendidikan, namun sarana seperti guru dan lain-lain sungguh memprihatinkan.

Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan pendidikan tinggi yang ada di Bangka Belitung itu sendiri perlu kita soroti. Bangka Belitung adalah provinsi kepulauan dengan 2 pulau besar, yaitu pulau Bangka dengan 4 kabupaten 1 kota, dan pulau Belitung dengan 2 kabupaten.

Akses ke dua pulau besar ini cukup jauh sehingga mobilitas yang dilakukan tidak terlalu tinggi.


Sebenarnya dengan posisi yang satu provinsi ini mau tidak mau mobilitas nya harus tinggi, artinya perlu stimulus dari pemerintah untuk hal ini. Kembali terkait dengan pendidikan tinggi sudah terdapat puluhan perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada baik di pulau Bangka maupun di pulau Belitung.

Rata-rata Kampus mayoritas berada di pulau Bangka, terutama berdomisili di kota Pangkalpinang dan kabupaten Bangka dan 1 di Bangka Tengah. Baik yang diploma maupun S1 terdapat semuanya.


Sedangkan untuk yang di pulau Belitung sejauh ini terdeteksi ada 3 perguruan tinggi yang ada. Yaitu Akademi Manajemen Belitung (AMB), Politeknik Ganesha dan Poltekkes.

Ketiga perguruan tinggi ini diploma dan artinya di pulau Belitung belum ada S1. Padahal minat masyarakat di Belitung untuk berkuliah itu sangatlah banyak.

Mengingat pada tokoh nasional pun banyak yang berasal dari Belitung.
Rencana Fakultas Pariwisata Universitas Bangka Belitung yang akan di bangun di pulau Belitung pun pernah di gencarkan. Sayangnya untuk implementasinya belum dapat terdeteksi hingga saat ini.

Di harapkan pemerintah daerah dapat menstimulus dan merespon hal ini secara cepat dan tepat. Karena potensi yang besar sangatlah disayangkan jika tidak dimanfaatkan.
Dari sekian paparan mengenai polemik yang ada di provinsi kepulauan Bangka Belitung harapannya dengan berdatangannya para petinggi negara yang konsen dalam hal tersebut dapat segera direspon positif.


Agar tidak menjadi permasalahan yang berlarut dan segera diatasi guna kebermanfaatan kedepannya bagi masyarakat. (***)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait