Pangkalpinang, Swakarya.Com. Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Bangka Belitung (UBB) sudah memasuki tahap penyusunan program Magister Hukum.
“Minta doa dan dukungan semua komponen agar program pembentukan Magister Hukum UBB dapat berjalan lancar sampai izin operasional keluar,” ujar Dwi saat dikonfirmasi oleh wartawan swakarya.com soal pembentukan Megister di Fakultasnya.
Dwi Haryadi, pun mengatakan adanya rencana program magister Hukum pada dasarnya merupakan bentuk pengembangan sebuah kampus yang membutuhkan program pascasarjana baik itu program magister maupun doktor.
Sehingga dapaytmencapai Rencana Strategi (Renstra) kampus yang dalam beberapa tahun kedepan ada target dibukanya program Magister Hukum.
“Di sisi lain tentu juga ada pertimbangan bahwa seluruh alumni maupun stakeholder juga menunggu kehadiran program Magister Hukum,”tuturnya pada Jumat, 2 Oktober 2020 kemarin.
Saat ini pihak FH UBB dalam pembentukan Magister Hukum tengah mempersiapkan borang yang dibuat guna dapat disubmit ke sistem Dikti.
“Ada Tim khusus yang dibentuk untuk pembentukan program Magister Hukum ini yang diketuai oleh Dr. Faisal, S.H, M.H dan perlu dukungan tentunya oleh semua civitas akademik FH UBB, Pihak Rektorat, dan termasuk alumni serta stakeholder terkait”, ungkapnya.
Menurutnya dalam penyusunan borang ini, visi dan misi akan disusun selaras dengan visi dan misi FH UBB maupun Universitas.
Selain itu, terkait sarana dan prasarana telah dipikirkan dan disiapkan.
“Termasuk dengan SDM yang dibutuhkan. Kita memproses pembentukan ini tentu sudah mempertimbangkan persyaratan yang diperlukan. Soal kendala sejauh ini tim masih terus melengkapi borang dan berkas yang disyaratkan”, ujar Dekan FH UBB.
Disampaikan pula terkait Proses pembentukan program Magister Hukum telah berlangsung workshop kurikulum dengan mengundang Prof. Sigit Riyanto selaku Dekan FH UGM dan Prof. Joni Emerson selaku Guru Besar FH UNSRI.
“Harapannya workshop ini dapat disusun disain kurikulum Magister Hukum yang mengkombinasi karakter lokal, kebutuhan daerah, SDM yang tersedia serta tantangan nasional dan Global,” katanya.
Selanjutnya, minggu depan kita akan mengadakan FGD dengan mengundang para stakeholder guna mendapatkan masukan.
“Diantaranya akan diundang dari kepolisian, Kejaksaan, PERADI, Kemenkumham, dll. Kita punya target maksimal bulan desember Sudah submit kesistem Dikti,” tutup Dwi Haryadi.
Penulis: Akbar
