Keterlibatan Pejabat Pemerintah Dalam KLB Demokrat Sumut Ciderai Demokrasi

Serang, Swakarya.Com. Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) Banten menuding demokrasi di Indonesia telah dicederai oleh sekelompok orang. Hal itu menyusul adanya dugaan keterlibatan pejabat pemerintah dalam kekisruhan Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sumatera Utara (Sumut).

“Kami datang ke sini menyuarakan soal demokrasi, yang sudah diciderai sekelompok orang yang membuat demokrasi terganggu, kami dari aliansi di Banten memberi dukungan kepada demokrasi agar tidak diobok-obok oleh segelintir orang,” kata Ketua AMPD Banten,
Rosadi Pribadi kepada awak media, Senin, 8 Maret 2021.

Menurutnya, yang dilakukan sekelompok orang untuk melakukan KLB dapat mencederai demokrasi lantaran ada ikut campur pejabat pemerintah, dan juga KLB tersebut dinilai bodong.

“Undang-undang tentang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011, merujuk pada Pasal 32 dan 33 tentang perselisihan partai politik, itu bisa dilakukan salah satu partai di Mahkamah partai, atau diajukan ke pengadilan, kasasi ke Mahkamah, ini yang dilakukan sekelompok orang melakukan KLB yang sudah Mencederai demokrasi,” katanya.

Pihaknya juga mendorong pemerintah agar tidak campur tangan terhadap kekisruhan yang terjadi pada Partai Demokrat saat ini.

Sebagai dukungan kepada kepemimpinan yang sah di Demokrat, Durahman juga mengaku pihaknya akan memberikan surat kepada Gubernur Banten tentang sikapnya, agar ditindaklanjuti ke pemerintah pusat.

“Kami aliansi memberikan dukungan yang real kita akan memberikan ke gubernur agar diketahui sebagai bentuk pernyataan sikap,” tutupnya.

Penulis: ASR