oleh

PSI Dorong KPK Ikut Awasi Proses Pemilihan Wagub DKI Jakarta

banner 600250


*KPK harus terlibat dalam pemilihan Wagub DKI Jakarta

Jakarta, Swakarya.com–Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terlibat dalam mengawasi keseluruhan proses pemilihan wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta yang sedang berjalan di DPRD saat ini. Senin, 15 Juli 2019

Pasalnya, PSI Jakarta menilai bahwa proses pemilihan wagub DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno yang sedang berjalan ini sangat rawan akan timbulnya politik transaksional di belakang layar.

Hingga terdengar kabar bahwa ada serangkaian persengkongkolan dalam menentukan syarat kuorum pada rapat pemilihan wagub DKI Jakarta yang harus dibayar dengan nilai uang tertentu.

“Berdasarkan rumor tersebut, PSI Jakarta meminta tim dari KPK untuk mulai melakukan pemantauan demi mencegah terjadinya tindakan jual-beli jabatan dalam proses pemilihan wagub DKI Jakarta ini,” ucap Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernest melalui pesan singkatnya melalui WhatsApp.

Dengan begitu, berkaca pada penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak tahun 2019 yang diselenggarakan secara terbuka, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menemukan setidaknya 25 kasus politik uang (money politic).

Hal tersebut juga bisa saja terjadi pada proses pemilihan wagub DKI Jakarta, apalagi prosesnya berlangsung secara tertutup.

“Risiko terjadinya politik uang di dalam pemilihan wagub DKI Jakarta sama bahkan lebih besar dari yang terjadi pada Pemilu yang sifatnya terbuka. Sebab, proses ini dijalankan dengan tidak melibatkan publik secara langsung,” ujar salah satu caleg DPRD terpilih PSI Jakarta, Eneng Maliyanasari.

Selain mendorong KPK untuk mengawasi para pejabat DPRD DKI Jakarta yang terlibat dalam proses pemilihan.

Menurutnya, PSI Jakarta juga menawarkan kepada berbagai pihak terkait untuk membuka profil, latar belakang hingga gagasan dari para kandidat untuk DKI Jakarta kepada publik agar masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam menentukan siapa kandidat yang dianggap baik untuk mengisi jabatan tersebut.

“Biarkan publik tahu dan terlibat selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sesungguhnya. Selama proses pemilihan wagub ini hanya berjalan di tataran elit, maka potensi jual-beli jabatan wagub di DKI Jakarta yang selama ini menjadi rumor ini akan benar-benar terjadi,” bebernya caleg DPRD terpilih PSI Jakarta, August Hamonangan.

Penulis : Eneng Malianasari
Editor.   : Tahir

banner 600250

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait