by

Jembatan Babel-Sumsel : STOP Kerja Main-Main!

Penggiat Sosial Politik: Berhenti Buat Kebijakan ‘Asak-asak’ atas Nama Membangun Daerah Tanpa Data dan Kajian Yang Jelas

Pangkalpinang, Swakarya.Com. Rencana Pembangunan Jembatan Sumsel-Babel kian menuai Pro dan Kontra dari berbagai kalangan. Tidak sedikit pula beberapa masyarakat mengecam agar rencana pembangunan yang diprediksi akan menghabiskan anggaran 15 hingga 25 Triliun rupiah tersebut dibatalkan.

Menyikapi polemik pro dan kontra itu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangka Belitung pada Kamis malam kemarin (22/08) menggelar diskusi terbuka bertempat di Taman Sari Pangkalpinang.

Acara yang dipandu oleh moderator Luna Febriani selaku akademisi UBB ini menghadirkan beberapa narasumber yang dinilai cukup memahami perjalanan rencana pembangunan jembatan sumsel babel. Adapun narasumber yang hadir yakni dari Dinas PUPR dan Bappeda Babel, Tokoh presidium babel serta akademisi sosial politik.

Suriadi, Ketua Umum HMI Cabang Bangka Belitung juga menyampaikan bahwa diskusi ini merupakan inisiatif pihaknya, dimana saat ini pembangunan jembatan penghubung Sumsel-Babel menjadi perbincangan hangat dimasyarakat Bangka Belitung, sementara kebijakan ini nyatanya masih sangat jauh dari kejelasan arah, bentuk, dan dampak peruntukan yang terkomunikasikan secara umum.

“Kita memfasilitasi, diskusi terbuka ini untuk membuka pandangan kita bersama bagimana dan apa manfaat dari rencana pembangunan jembatan ini,” pungkasnya yang diterima redaksi Swakarya.com, Jumat (23/08).

Salah satu narasumber, Saviat yang merupakan salah satu tokoh presidium Babel, lebih membahas posisinya tidak sebagai pihak yang pro atau kontra namun ia mempertanyakan apakah hadirnya Jembatan ini sudah cukup mendesak bagi Babel karena menurutnya Rencana ini merupakan proyek strategis.

“Ini proyek strategis yang membutuhkan dana triliunan, yang banyak melibatkan semua tingkatan pemerintah baik di daerah maupun pusat. Yang menjadi pertanyaan apakah ini mendesak?,” ujarnya.

Sementara itu menurut Aris selaku perwakilan Dinas PUPR Babel, secara teknis saat ini rencana pembangunan baru pada tahap pra-studi kelayakan dan masih belum jelas seperti apa bentuk kebijakan terkait dengan rencana dimaksud.

Hal itu pun diperkuat dengan pernyataan Martini, yang mewakili Bappeda Babel. Dikatakannya, saat ini masih dalam proses pembuatan dokumen pembangunan, sebagai bagian dari tahapan pra studi kelayakan.

“Saat ini Babel masih sangat mengandalkan sektor pertambangan dan kedepan masih harus membangun sektor pariwisata. Kalau kita lihat infrastruktur kita masih kurang, tapi kita tekankan pelayanan di pelabuhan yang harus meningkat,” ungkapnya.

Penggiat Sosial Politik: Berhenti Buat Kebijakan ‘Asak-asak’ atas Nama Membangun Daerah Tanpa Data dan Kajian Yang Jelas

Dalam diskusi yang cukup panas tersebut, kritik tajampun muncul dari salah satu narasumber penggiat sosial politik, Fauzan Azima.

Dalam pandangannya, Ia mewanti-wanti para pemangku daerah di Bangka Beltung untuk berhenti membuat kebijakan ‘asak-asak’ (main-main) atas nama membangun daerah tanpa basis data dan kajian yang jelas arah.

Fauzan juga menegaskan bahwa memaksakan diri membangun fasilitas-fasilitas infrastruktur bersifat “manual” dan berbiaya tinggi di era 4.0 jelas hanya akan berupa kebijakan mubazir energi akibat tidak realistis, jauh dari efektif dan tidak efisien.

“Justru yang mendesak bagi Babel adalah mendorong percepatan sektor alternatif yang integratif seperti industri kreatif lokal sehingga kapasitas daya warga dan daerah bersegera siap untuk berdaya saing dan kompetitif, bukan terus jadi penonton akibat kebijakan monoton,” paparnya.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkait