DPRD Bangka Sepakat Terima KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2019

Tercapainya kesepakatan antara eksekutif dan legislatif adalah komitmen untuk mewujudkan Kabupaten Bangka yang mensejahterakan masyarakat sesuai visi Bangka Setara

Bangka.Swakarya.com. DPRD Bangka sepakat menerima KUA dan PPAS Perubahan APBD Bangka 2019, Senin (22/7). 

KUA dan PPAS Bangka Perubahan berdampak untuk pembangunan hingga akhirnya mensejahterahkan masyarakat.

Ketua DPRD Bangka, Parulian Napitupulu menyatakan, KUA PPAS ABPB Bangka tahun 2019 telah dibahas melalui Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemkab Bangka. 

Dalam pembahasan KUA dan PPAS telah disepakati pendapatan daerah sebesar Rp1,2 triliun lebih, belanja daerah Rp 1,3 triliun lebih.

Dalam anggaran tersebut terdiri dari belanja tak langsung Rp671 miliar lebih, belanja tak langsung Rp618 miliar lebih. Pembiayaan daerah Rp113 miliar, pengeluaran pembiayaan Rp2,5 miliar dan sisa lebih pembayaran Rp 0,-.

“Pada prinsipnya kita telah menerima dan menyetujui KUA dan PPAS perubahan APBD 2019 untuk dibukukan,” katanya.

Bupati Bangka, Mulkan usai menerima pernyataan menyatakan, tercapainya kesepakatan antara eksekutif dan legislatif adalah komitmen untuk mewujudkan Kabupaten Bangka untuk mensejahterakan masyarakat sesuai visi Bangka Setara. 

“Salah satunya dengan kesepakatan terkait nota kesepakatan KUA dan PPAS ini. Kami mengucapkan terimakasih kepada badan anggaran legislatif sehingga kita sampai ke proses akhir penyusunan ini,” katanya.

Dijelaskan Mulkan, secara umum, KUA PPAS perubahan APBD Bangka 2019 untuk memyesuaikan perubahan antara lain perubahan pertumbuhan ekonomi negatif, kebijakan fiskal pemerintah pusat yang berdampak ke kebijakan fiskal daerah. Selain itu adanya perubahan untuk strategi pembangunan infrastruktur, pariwisata, dan lainnya.

Diharapkan kebijakan dalam APBD perubahan difokuskan pada  pengimplementasian pendapatan dan belanja daerah dengan mengoptimaliasi pendapatan dari perolehan pajak daerah, pajak bumi bangunan, pajak perusahaan besar, dan tax amnesty skala lokal.

“Kita juga melakukan koreksi belanja langsung OPD yang sampai semester dua tidak berjalan semestinya,” katanya.

Dalam hal ini, Pemkab Bangka juga memaksimalkan pembiayaan dari Silpa 2019 serta memaksimalkan pembiayaan dari investasi daerah dengan prioritas usaha mikro kecil dan koperasi. 

Beberapa program diperlukan untuk pencapaian target tahun pertama RPJMD 2019-2023 dan pencapaian RPJM nasional.  

“Kita harap semua tercapai dengan cepat, tepat dan harmonis. Dari kesepakatan KUA dan PPAS kita harap bisa memberi kesejahteraan masyarakat,” katanya. (Lio) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkait