Komisi III DPRD Babel Terima Kunjungan DPD KNPI Babel, Bahas Percepatan Pemulihan Perekonomian Babel dengan Sektor Pertimahan

Pangkalpinang, Swakarya.Com. Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) sependapat dengan apa yang disampaikan dalam Apresiasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di rapat pertemuan pada Senin, 18 Mei 2020.

Pada aspirasi tersebut, membahas penanganan di pemulihan ekonomi di situasi Pandemi Covid-19 yang sedang mewabah di Babel hingga berdampak di berbagai sektor salah satunya sektor pertambangan yang menjadi perhatian khususnya.

Muhammad Irham, selaku ketua DPD KNPI Babel bahwa pihaknya sudah menyampaikan apresiasi ini terlebih dahulu kepada pihak eksekutif yakni Erzaldi Rosman selaku Gubernur Babel, maka kami menindaklanjuti hal ini kepada DPRD Babel.

“Kita sudah sampaikan ini ke Gubenur dan beliau sepakat untuk mendorong ke perintah pusat sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, apresiasi ini kami sampaikan kembali ke DPRD Babel Khususnya komisi III agar kebersamaan untuk meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi Babel,” ungkapnya disela sela pertemuan.

Ia pun menjelaskan mengapa Sektor pertambangan ini menjadi titik fokusnya, Ia menilai sektor pertambangan inilah yang masih kita andalkan untuk mengembalikan atau menyelamatkan ekonomi di Babel, jika dibandingkan dengan sektor lainnya.

“Dan sekarang ini sungguh miris karena pertumbuhan perekonomian kita hanya 1 koma lebih persen,” bebernya .

Hal ini pun, senada dengan apa yang diungkapkan oleh anggota Komisi III Azwari Helmi, bahwa dirinya sependapat dalam percepatan pengembalian perekonomian Babel adalah sektor pertimahan dan menurutnya sudah menjadi takdir.

“Takdirnya ekonomi Babel itu adalah pertimahan, karena memang dari dulu sejak zaman Belanda banyak masyarakat menggantungkan hidupnya dengan timah. Sudah takdirnya Babel itu adalah Timah,” pungkasnya.

Selanjutnya, Efredi Efendi ketua komisi III DPRD Babel akan bersama Pemerintahan Provinsi Babel siap menerobos upaya ini hingga ke pemerintah pusat, namun harus ada dengar pendapat dengan Gubernur Babel dan pelaku bisnis timah di Babel.

“Jadi nanti keputusan itu adalah keputusan bersama, rekomendasi bersama, tidak ada bantahan lagi agar jangan sampai nanti kita kerja ada hambatannya,” ungkap Efrendi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait