Pangkalpinang, Swakarya.Com. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman memfasilitasi pertemuan antara Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bangka Belitung dengan PT. PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung, di Ruang Rapat Gubernur Kepulauan Babel, Senin (15/6/20).
Pertemuan ini dilaksanakan terkait permasalahan tagihan listrik bagi usaha Hotel dan Restoran yang terkena dampak selama masa pandemi Covid-19.
Ikut hadir dalam pertemuan ini Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Pemprov. Kep. Bangka Belitung, Yanuar; Kepala Dinas Pariwisata Babel, Rivai; SRM Pelayanan Pelanggan dan Niaga PT PLN Wilayah Babel, Nimrod Gordon S. dan anggota PHRI Babel.
Gubernur Erzaldi dalam kegiatan itu mengatakan, pertemuan dilaksanakan sebagai usaha pemerintah untuk meringankan beban PHRI Bangka Belitung yang terkena dampak pandemi Covid-19.
Usaha hotel dan restoran selama masa pandemi Covid-19 mengalami penurunan okupansi kunjungan hingga 90 persen, namun tetap harus mengeluarkan biaya operasionalnya termasuk biaya listrik. Melihat hal itu, Gubernur Erzaldi berharap ada suatu kebijakan khusus dari PLN untuk usaha PHRI ini.
Dijelaskan Gubernur Erzaldi, Bangka Belitung masuk dalam salah satu provinsi yang direkomendasikan pemerintah pusat untuk membuka destinasi pariwisatanya bersama Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Barat. Juga pelaksanaan new normal yang akan diimplementasikan dengan melaksanakan beberapa agenda kepariwisataan.
Gubernur Erzaldi yakin pihak PLN mempunyai skema-skema yang bisa diterapkan untuk solusi permasalahan ini, walaupun dirinya juga menyadari bahwa PT PLN juga terimbas akan Corona ini.
“Inilah bentuk usaha pemerintah masuk ke dalam ranah ini. Mari kita berangkat sama-sama, sehingga pertumbuhan dan perputaran ekonomi ini bisa kita usahakan bersama-sama,” ungkapnya.
Sementara itu GM PT PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung, Abdul Muchlis menyampaikan pihaknya memahami apa yang menjadi keluhan PHRI.
PT PLN selama masa pandemi Covid-19 ini, setiap minggu memantau perkembangan yang terjadi, khususnya terkait kelistrikan yang ada di Bangka Belitung.
Pihaknya juga memiliki beberapa skema dan skenario untuk mengatasi hal ini, dari penurunan daya sementara hingga pembayaran melalui fasilitas cicilan.
Pihaknya meminta agar PHRI Bangka Belitung untuk mendata seluruh beban total usaha yang ada. Selanjutnya, PLN akan berkoordinasi terkait solusi yang bisa diambil. (***)
