oleh

Primus Jodi Anggap Pemerintah Tak Adil: Tempat Pusat Perbelanjaan DiBuka, Tapi Tempat Ibadah Dibatasi

Pangkalpinang, Swakarya.Com. Politisi PSI Primus Jodi Setiawan mengkritik pemerintah yang tidak konsisten dalam menerapkan pembatasan sosial di tengah pandemi Covid-19.

Jodi menyebutkan sejumlah brosur di media sosial yang menayangkan pusat perbelanjaan atau tempat hiburan sudah mulai dibuka bahkan selama pembatasan sosial terus buka dan beroperasi. Sementara tempat ibadah tetap dibatasi dengan berbagai persyaratan yang ketat.

“Di pusat-pusat perbelanjaan masih penuh dan disesaki masyarakat, sementara di masjid dan tempat ibadah lainnya tetap dibatasi, ada apa di sini? Seharusnya keterwakilan pemerintah sebagai Gugus Tugas jangan menunjukkan sikap ketidakadilan dan ketidakseriusan, karena masyarakat terus memantau. Di Cafe Bapak biarkan, di tempat-tempat keramaian yang lain dibiarkan,” kata Jodi dalam Rapat terbatas bersama pengurus DPD PSI kota Pangkalpinang yang disiarkan langsung melalui virtual (daring).

Jodi mencontohkan kasus yang terjadi sebelum lebaran idulfitri yang sempat viral beberapa hari lalu. Dia mengaku tak habis pikir dengan pemerintah yang membiarkan pusat perbelanjaan seperti pasar ramai pengunjung di tengah penerapan pembatasan sosial atau stay at home.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia itu berkata umat Islam tak masalah jika diminta beribadah di rumah. Namun menurutnya, pemerintah harus bersikap adil menerapkan kebijakan itu di sektor lain dan dituntut konsisten sampai kurva kasus Covid-19 di Babel stabil bahkan masuk ke dalam kategori zona hijau.

“Kaum Muslim kita dianjurkan beribadah dari rumah. Kalau memang tidak boleh, tidak apa-apa, tapi tempat-tempat hiburan bisa Bapak buka,” ujarnya.

Politisi PSI yang juga seorang Aktivis Mahasiswa meminta ketegasan pemerintah terkait hal tersebut. BNPB yang juga memainkan peran sebagai Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 diminta berkoordinasi dengan Kementerian yang terkait. Sebab salah satu contoh sekarang Kemenag sedang menyusun rencana pelonggaran rumah ibadah.

Ia juga mempertanyakan langkah yang diambil pemerintah untuk menjadikan enam sekolah di Kepulauan Bangka Belitung disiapkan sebagai pilot project (percontohan) pendidikan dalam masa tatanan hidup baru atau new normal.

Alhamdulillah untuk di Kota Pangkalpinang sendiri masih ditunda. Penundaan dan pengalihan sekolah percontohan itu disebabkan masih banyak temuan reaktif Covid-19 di daerah bersangkutan, berarti kan masih ada itu virus. “Jangan jadikan nyawa orang yang tidak berdosa sebagai batu uji atau percobaan”.

Jodi juga berpesan untuk pemerintah supaya pemerintah terus berupaya serius dan konsisten untuk memerangi penyebaran Covid-19 di Babel. Juga untuk masyarakat untuk terus mematuhi protokol kesehatan dan menerima apapun keputusan dan langkah yang diambil oleh pemerintah, karena semua ini dibutuhkan kerjasama antar lapisan. (***)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait