penulis: Eqi Fitri Marehan, Mahasiswa Stisipol Pahlawan 12 Sungailiat Bangka
Swakarya.Com. Sejak pandemi Covid-19 terjadi, tidak sedikit masyarakat yang tadinya masuk ke dalam kelompok kelas menengah kini menjadi kelompok miskin. Baik itu dikarenakan kehilangan pekerjaan maupun turunnya penghasilan.
Tak bisa dipungkiri bahwa persebaran virus corona memberikan banyak dampak bagi masyarakat.
Banyak buruh harian hingga karyawan terkena PHK lantaran beberapa perusahaan tak mampu lagi membayar.
Melihat dampak yang demikian besar pemerintah merencanakan beberapa jenis bantuan sosial untuk membantu meringankan beban masyarakat golongan menengah ke bawah.
Saat ini Pemerintah pusat memberikan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp600.000 per bulan bagi warga terdampak Covid-19. BLT diterima selama tiga bulan bagi keluarga miskin yang terdampak. Namun, penerimanya dinilai masih banyak yang tidak tepat sasaran.
Seperti diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 405,1 triliun di dalam APBN 2020 untuk membantu mengatasi persoalan perekonomian sebagai dampak pandemi Covid-19.
Fokus anggaran dari stimulus ketiga ini terbagi menjadi empat, yaitu belanja di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dukungan kepada industri dan program pemulihan ekonomi nasional.
Bansos merupakan bagian dari jaring pengaman sosial, yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dan menjaga daya beli. Anggaran bansos yang disiapkan mencapai Rp 110 triliun.
Anggaran tersebut digunakan untuk sejumlah program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, bantuan langsung tunai (BLT) dan sebagainya.
Mengutik harian (Kompas, 27/4)Menurut Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Said Mirza Pahlevi, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah beserta kementerian/lembaga lainnya dalam penyaluran bansos
Koordinasi dengan pemda dan kementerian serta lembaga lain agar mereka memberikan bansos ke keluarga-keluarga yang tidak mendapatkan (bansos) dari Kemensos,” kata Mirza
Penetapan data penerima manfaat BLT, lanjutnya, harus transparan dan melibatkan organisasi kemasyarakatan, dan kelurahan/desa.
“Karena ini yang paling sensitif menimbulkan chaos antar masyarakat,”
“Skema penyalurannya harus jelas dan bisa dipantau oleh publik. Kemudian, harus dilakukan audit sosial oleh masyarakat maupun audit oleh lembaga pengawas keuangan (APIP, BPK, dan atau KPK),” ia mengakhiri.
Namun, penerimanya dinilai masih banyak yang tidak tepat sasaran.
“Masih belum tepat sasaran karena belum ada data terbaru yang akurat atau update yang diterima pemerintah. Sehingga dapat memicu keributan di masyarakat saat pembagian BLT tersebut,”
Mengutip harian media online ,(media Indonesia), ungkap Gerry Hukubun, pengamat Ekonomi Politik, di Depok, Rabu (22/4)
Menurutnya, masalah utama pemerintah dalam menggelontorkan BLT kepada masyarakat miskin bukan masalah keuangan melainkan data akurat terkait jumlah penduduk yang akan menerima BLT.
“Pemerintah masih ada uang kok. Cuma data saja yang belum akurat. Harus segera dilakukan pendataan mulai dari tingkat RT, RW hingga tingkat provinsi,” tambahnya.
Saat ini, masih kata Gerry, pemerintah mengeluarkan larangan untuk mudik atau pulang kampung. Bagaimana dengan mereka yang mengadu nasib atau bekerja di Jakarta atau pun di kota besar lainnya yang mayoritas memiliki KTP di kampungnya? Mereka kan harus dihitung juga.
Anggota Dewan Kehormatan Hanura ini menganjurkan, pemerintah dapat meminta kepada ketua RT,RW dan seterusnya untuk melakukan pendataan terbaru agar pemerintah dapat menghitung dan mengatur pendistribusian BLT berapa bulan sekali dan tepat sasaran.
“Di era teknologi serba canggih seperti saat ini bisa dilakukan agar pemerintah memiliki data akurat, BLT tepat sasaran dan virus corona (Covid-19) segera berakhir di Indonesia,” demikian Gerry Hukubun. (OL-13).
Semoga saja pandemi virus corona ini segera berakhir, sehingga masyarakat bisa segera beraktivitas kembali seperti biasa.
