oleh

Kecewa Tak Lagi Diberi Kursi Mendikbud, PP Muhammadiyah: Mengelola Pendidikan Bukan Hanya Fokus Pada Teknologi Tapi Moralitas

Muhammadiyah Kecewa Tak Lagi Diberi Jabatan Mendikbud oleh Jokowi

Ilustrasi. Karikatur Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin (Budiono/Jawa Pos)

Mengelola pendidikan di Indonesia kata Fahmi bukan hanya fokus pada teknologi, melainkan tentang moralitas

Swakarya.com. Komposisi Kabinet Indonesia Maju pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menuai kritik. Seperti dari PP Muhammadiyah, lantaran tak lagi diberi mandat untuk mengelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, Fahmi Salim merasa kecewa atas keputusan tersebut. Menurut dia, ormasnya layak diberi jabatan di Kemendikbud karena urusan keagamaan, pendidikan, sosial, kesehatan dinilai berkaitan erat dengan Muhammadiyah.

“Muhammadiyah kan jalur perjuangannya dakwahnya itu melalui 4 ini, kesehatan, pendidikan, perguruan Tinggi, sosial dengan berbagai macam panti asuhan, kemudian keagamaan tentu saja sebagai ormas keagamaan salah satu terbesar di Indonesia,” kata Fahmi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/10) yang dikutip dari JawaPos.com.

Mengelola pendidikan di Indonesia kata Fahmi bukan hanya fokus pada teknologi, melainkan tentang moralitas bangsa. Hal itu yang selama ini dijalankan oleh Muhammdiyah ketika diberi kepercayaan memimpin Kemendikbud.

“Karena inti dari pendidikan itu adalah moralitas bangsa. Tujuan pendidikan kita adalah membentuk siswa atau peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlaq mulia, berkarakter,” sambungnya.

Dengan komposisi kabinet seperti sekarang, Fahmi menilai bisa menimbulkan persepsi negatif dari rakyat kepada Jokowi. Bahkan tidak menutup kemungkinan presiden dianggap asal dalam menyusun pembantu kerjanya.

“Nah yang jelas jangan sampai nanti di masyarakat lalu akan muncul persepsi bahwasanya penyusunan Kabinet ini dilakukan agak serampangan gitu, tidak memperhatikan aspirasi, tidak memperhatikan situasi kebatinan rakyat dan stakeholder republik ini,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait